JAKARTA– Sebagai side event People`s Water Forum (PWF), Lembaga Peradaban Luhur (LPL) mengadakan talkshow bertema “Hancurnya Air Suci Kami! Membincang Krisis Air dalam Ritual Keagamaan di Indonesia” yang disiarkan secara live streaming di channel youtube Padasuka TV pada hari Sabtu 6 April 2024. Bisa cek di link berikut https://www.youtube.com/live/fwRr_krHcJk?si=PMEpiiZ95oN3zVRr.
Adapun narasumber yang terlibat antara lain Muhammad Reza Sahib selaku Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA), KRHT Astono Chandra Dana selaku Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI Pusat), Rakhmad Zailani Kiki selaku Kepala Lembaga Peradaban Luhur/LPL. Yusuf MARS (Padasuka TV) menjadi host, dan Achmad Fanani Rosyidi menjadi co-host.
“Kita perlu banyak berbincang soal masalah air dan krisis air karena dalam waktu dekat akan ada forum People Water Forum serta World Water Forum yang membahas air secara internasional di Nusa Dua Bali,” ujar KRHT Astono Chandra Dana.
KRHT Astono Chandra Dana menyatakan bahwa air bagi masyarakat Hindu merupakan sumber kehidupan dan kesehatan. Menurut kepercayaan Hindu, air dipercaya sebagai perwujudan dewa wisnu, sang dewa pemelihara alam semesta dan kehidupan di dunia. Dalam kita suci Weda ada 6 manfaat air yaitu air sebagai penyembuhan, kesuburan, penyucian, keabadian, makna siklus, dan sebagai pelestari.
“Dalam kegiatan riil masyarakat hindu di Bali menjaga sumber mata air dengan membuat kegiatan ritual adat bernama danuperti dan segara perti dimana dengan melakukan kegiatan tersebut agar selalu terjaga sumber-sumber mata air masyarakat. Dan siklus air tersebut tetap terjaga,” ucapnya.
Sedangkan Muhammad Reza Sahib dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa KRuHA terbentuk sebagai koalisi masyarakat sejak paska rezim orde baru tahun 2022. Di mana pada tahun tersebut rakyat indonesia mulai melihat aspek lain diluar masalah politik, yaitu urusan publik dalam urusan air, tanah, dan pangan. Isu air pada waktu itu masih di posisi persimpangan jalan antara dominasi pasar dan tanggunjawab negara untuk alokasi sumber daya hajat orang banyak.
“Saat ini, negara masih melegalkan liberalisasi atas air, dimana air masih menjadi barang ekonomi untuk kepentingan investasi asing. Dua Undang-undang terkait air yaitu UU 7/2004 dan UU 17/2019, hampir 80 persen implementasi tersebut sangat bergantung dengan Omnibus Law. Artinya kebijakan air saat ini masih berprespektif liberalisasi pasar sebagai komoditas ekonomi,”ujar Muhammad Reza Sahib.
Lebih lanjut, Muhammad Reza Sahib menyatakan bahwa pengelolaan air di bawah Kemenko Maritim dan investasi, yang pendekatannya selalu memakai solusi investasi. Padahal melihat persoalan air justru lebih dari itu. Bukan komoditas semata, bahkan lebih holistik, air merupakan kebutuhan vital publik, dan air memiliki haknya sendiri. Untuk itu ia menegaskan bahwa untuk merubah kebijakan kekuasaan yang tidak adil ini perlu pendekatan lain seperti pendekatan mediator kultural yang melibatkan lingkar tokoh agama. Dalam PWF nanti ia menyediakan forum aspriasi alternatif sebagai tandingan World Water Forum (WWF) di Bali.
Sedangkan Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL), Rakhmad Zailani Kiki, menyatakan bahwa selama ini, LPL fokus mengedukasi kelompok ustad, mubaligh, kyai, dan pondok pesantren untuk menyadarkan adanya satu kebutuhan asasi lagi di luar lima kebutuhan asasi yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu kebutuhan asasi lingkungan hidup, hifdzul bi`ah, yaitu: kita wajib memelihara lingkungan hidup sebagai muslim yang taat.
“LPL mendorong agar MUI kembali meninjau fatwa MUI terkait air daur ulang pada fatwa No 2/2010. Pperlu ada penguatan fatwa pada soal daur ulang air dari air yang tercemar menjadi air yang layak untuk konsumsi dan ibadah. Padahal faktanya cara yang dipakai adalah menggunakan zat kaporir yang tidak sehat. Selain itu, LPL melakukan sosialisasi wakaf sumber air kepada pengasuh atau pengurus pesantren dan kepada para mubaligh serta mubalighah,” ujar Rakhmad Zailani Kiki.
Acara talkshow ini merupakan bagian dari side event People’s Water Forum (PWF) 2024. PWF merupakan sebagai forum alternatif tandingan World Water Forum (WWF) yang rencana akan diadakan di Nusa Dua Bali. (Achmad Fanani).
