Home Peradaban Luhur Ketua Lembaga Peradaban Luhur: Berikan Kami Masyarakat Sipil Ruang untuk Berdemokrasi ...

Ketua Lembaga Peradaban Luhur: Berikan Kami Masyarakat Sipil Ruang untuk Berdemokrasi !!!

75
0

Lembaga Peradaban Luhur (LPL) Bersama Padasuka TV mengadakan Webinar tentang Respon Kelompok Sipil Terhadap Hasil KTT ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9-11 Mei 2023 lalu. Webinar ini disiarkan langsung melalui Live Streaming Channel YouTube Padasuka TV, Jumat, 19 Mei 2023 jam 13.30 s.d 16.30 WIB.

Rakhmad Zailani Kiki (Kepala Lembaga Peradaban Luhur/LPL) membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan KTT ASEAN yang telah berlangsung. KTT ASEAN kemarin menjadi sorotan karena banyak kasus-kasus yang telah terjadi di kawasan ASEAN, termasuk masalah undang-undang ITE yang telah menimbulkan banyak korban di Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi masalah serius, bersama dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Meskipun ada apresiasi terhadap KTT tersebut, namun terdapat pertanyaan mengenai Deklarasi Bangkok dan tujuan ASEAN saat ini.

Tujuan-tujuan dalam Deklarasi Bangkok nampaknya telah banyak dikhianati oleh para pemimpin negara ASEAN, terutama dalam menjadikan kelompok sipil sebagai mitra mereka. Padahal, Deklarasi Bangkok menekankan pentingnya peningkatan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Selain itu, deklarasi tersebut juga mencakup pemeliharaan kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional dan regional. Sayangnya, hal ini tidak terlaksana dengan baik, karena kepentingan individu lebih diutamakan oleh pemimpin negara ASEAN.

Padahal, tujuan utama pembentukan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk menciptakan kemungkinan kerja sama yang erat di antara negara-negara anggota. Namun, yang terjadi sekarang adalah kepentingan individu yang menjadi fokus utama dalam setiap keputusan, terutama dalam hal politik. Hal ini dianggap sebagai kemunduran dari cita-cita ASEAN yang seharusnya lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Masyarakat berharap agar kelompok sipil juga dilibatkan dalam proses pembahasan masalah-masalah ini, terutama ketika banyak pengkhianatan terhadap poin-poin utama yang diusung oleh negara-negara ASEAN. Meskipun negara-negara tersebut memiliki pakem untuk tidak mencampuri urusan negara lain, namun keberadaan moralitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan menekankan pentingnya keadilan, penolakan terhadap penyiksaan, pemerkosaan, serta dukungan terhadap HAM dan demokrasi.

Dalam KTT kemarin, hasil keputusan yang diambil tampak didominasi oleh kepentingan politik yang lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam konteks tahun politik dan transisi kepemimpinan saat ini, belum ada kepastian apakah ASEAN akan dipimpin dengan baik oleh Presiden Jokowi selaku Ketua ASEAN. Politik yang kadang tidak melibatkan kelompok sipil terlihat sulit mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, waktunya telah tiba untuk memberikan kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan kelompok sipil. Masyarakat menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat sipil.

Author: Wiwit Musaadah

Previous articleDaniel Awigra Kritisi KTT ASEAN di Labuan Bajo: ASEAN Tidak Mengindahkan Piagamnya Sendiri !
Next articleColdplay dan Lirik Fix You di Spiritualitas Kehidupan Kaum Urban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here