Tolak Pengesahan RKUHP Bermasalah, Masyarakat Gelar Aksi Tabur Bunga di Gedung DPR

peradabanluhur.or.id, Jakarta, 5 Desember 2022 – Masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan ini ditolak oleh masyarakat. RKUHP merupakan produk hukum negara yang lagi-lagi dibentuk oleh pemerintah dan DPR dengan tidak partisipatif dan tidak transparan. Bahkan draf terbaru dari rancangan aturan ini baru dipublikasi pada tanggal 30 November 2022 dan masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik karena akan membawa masyarakat Indonesia masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri.

Berdasarkan pemantauan sementara Aliansi Nasional Reformasi KUHP, pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RKUHP masih memuat pasal-pasal anti demokrasi, melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, menghambat kebebasan akademik, mengatur ruang privat seluruh masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengancam keberadaan masyarakat adat, dan memiskinkan rakyat. Aturan ini lagi-lagi menjadi aturan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja.

Adapun alasan penolakan pengesahan draf akhir RKUHP bermasalah yakni:

Pasal terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 2 RKUHP)

Aturan ini merampas kedaulatan masyarakat adat, frasa “hukum yang hidup di masyarakat” berpotensi menjadikan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Selain itu, keberadaan pasal ini dalam RKUHP menjadikan pelaksanaan hukum adat yang sakral bukan lagi pada kewenangan masyarakat adat sendiri melainkan berpindah ke negara: polisi, jaksa, dan hakim. Ini menjadikan masyarakat adat kehilangan hak dalam menentukan nasibnya sendiri.

Selain mengancam masyarakat adat, aturan ini juga mengancam perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sebagaimana diketahui, saat ini di Indonesia masih ada ratusan Perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Pasal terkait pidana mati (Pasal 100 RKUHP)

Banyak negara di dunia telah menghapus pidana mati karena merampas hak hidup manusia sebagai karunia yang tidak bisa dikurangi atau dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Selain itu, banyak kasus telah terjadi dalam pidana mati yakni kesalahan penjatuhan hukuman yang baru diketahui ketika korban telah dieksekusi. Keberadaan pasal terkait pidana mati di RKUHP juga mendapat sorotan Internasional. Dalam Universal Periodic Review (UPR) setidaknya terdapat 69 rekomendasi dari 44 negara baik secara langsung maupun tidak langsung menentang rencana pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RKUHP, salah satunya rekomendasi soal moratorium atau penghapusan hukuman mati.

 

Penambahan pemidanaan larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum: Pasal Subversif yang kembali muncul (Pasal 188)

Rapat Pembahasan RKUHP antara Pemerintah dan DPR Pada 24 November tiba-tiba memunculkan tambahan larangan dan ancaman pemidanaan bagi yang menyebarkan dan mengembangkan paham lain yang bertentangan dengan pancasila.

Pasal ini sangat bermasalah. Tidak ada penjelasa dengan apa yang dimaksud dengan “paham yang bertentangan dengan pancasila”, siapa yang berwenang menentukan suatu paham bertentangan dengan pancasila.

Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi setiap orang terutama pihak oposisi pemerintah karena tidak ada penjelasan terkait “paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal ini akan menjadi pasal karet dan dapat menghidupkan konsep pidana subversif seperti yang terjadi di era orde baru.

 

Penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara (Pasal 240 & 241 RKUHP)

Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan menjadi pasal anti demokrasi karena tidak ada penjelasan terkait kata “penghinaan”. Pasal ini bisa membungkam berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

 

Ancaman Pidana Bagi kerja-kerja Advokat dan Jurnalis dalam ruang sidang pengadilan (Pasal 280 RKUHP)

Tidak ada penjelasan yang terang mengenai frasa “penegak hukum” sehingga pasal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat yang melawan penguasa. Sebagaimana diketahui, terjadi banyak kasus di persidangan yang menunjukkan bahwa hakim berpihak kepada penguasa. Selain itu, pasal ini juga mengekang kebebasan pers karena larangan mempublikasi proses persidangan secara langsung.

 

Pasal Kohabitasi : memunculkan legimasi persekusi dan melanggar ruang privat masyarakat serta berpotensi mempidana korban kekerasan seksual (Pasal 412 RKUHP)

 Tidak ada penjelasan terkait “hidup bersama sebagai suami istri”. Pasal ini berpotensi memunculkan persekusi dan melanggar ruang privat masyarakat. Adanya pasal yang mengatur kohabitasi ini juga berpotensi mempidanakan korban kekerasan seksual.

Penghapusan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU ITE

Seharusnya yang dilakukan adalah mencabut seluruh ketentuan pidana dalam UU ITE yang duplikasi dalam RKUHP, tidak hanya pada Pasal 27 ayat(1), 27 ayat (2), dan 28 ayat (2) UU ITE seperti (a) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ITE; (b) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE; (c) Pasal 29 UU ITE.

Selain itu, frasa “melakukan melalui sarana teknologi” sebagai pemberat menjadikan hal ini berbahaya karena misalnya, seseorang yang terkena ancaman pidana fitnah, bisa mendapat tambahan pidana dengan adanya frasa ini.

 

Ancaman Pemidanaan (Baru) Terhadap pawai, unjuk rasa dan Demonstrasi yang tanpa pemberitahuan dan dianggap menggangu ketertiban umum (Pasal 256 RKUHP)

Dalam draft 30 November 2022, dilarang dengan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta, apabila pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu ketertiban umum

Pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat terkait “kepentingan umum” karena frasa ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menagih haknya. Selain itu, frasa “pemberitahuan” seharusnya perlu diperjelas dan bukan merupakan izin, sehingga hanya perlu pemberitahuan saja ke aparat yang berwenang dan tidak ada pembatasan tiga hari sebagaimana janji pemerintah.

Pasal ini lebih kolonial dari hukum buatan Belanda, asal pasal ini dari pasal 510 yang ancaman pidananya hanya penjara 2 minggu, sedangkan dalam pasal 256 menjadi penjara 6 bulan.

Memutihkan dosa negara dengan penghapusan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM berat  (Pasal 598 & 599 RKUHP)

 Dalam naskah terakhir dari RKUHP, negara menerapkan asas non-retroaktif, artinya kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidana dengan peraturan baru ini. Dengan diaturnya pelanggaran HAM berat di RKUHP menandakan bahwa segala pelanggaran HAM berat masa lalu dan semua pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya RKUHP tidak dapat diadili. Selain itu, masa daluarsa yang diatur di RKUHP juga terlalu singkat, padahal pelanggaran HAM berat mustahil untuk diselesaikan dalam waktu yang sebentar, apalagi para pelakunyamerupakan orang yang memiliki kuasa dan sumberdaya lebih untuk menghambat proses hukum.

Meringankan ancaman bagi koruptor (Pasal 603, 604, 605 dan 606 RKUHP)

Dalam draf RKUHP terakhir, ancaman terhadap koruptor terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap koruptor yang dimana tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Korporasi sebagai entitas sulit dijerat (Pasal 46, 47 dan 48 RKUHP)

Draft RKUHP terakhir telah menambahkan syarat pertanggungjawaban korporasi. Namun, pertanggungjawaban korporasi masih dibebankan kepada pengurus. Kecil kemungkinannya korporasi bertanggungjawab sebagai entitas. Pengaturan seperti ini justru rentan mengkriminalisasi pengurus korporasi yang tidak memiliki kekayaan sebanyak korporasi dan pengurus dapat dikenakan atau diganti hukuman badan. Pengaturan ini juga rentan mengendurkan perlindungan lingkungan yang mayoritas pelakunya adalah korporasi.

Masalah Pengaturan Pidana Denda (Pasal 81)

Dalam draft 30 November, diatur jika pidana denda tidak dibayarkan kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana denda yang tidak dibayar. Jika setelah penyitaan dan pelelangan pidana denda masih tidak terpenuhi maka sisa denda dapat diganti pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Permasalahannya, Pidana denda tidak ditujukan untuk tujuan negara memperoleh pendapatan. Hal ini akan membawa masalah sosial, karena orang yang dijatuhi pidana denda akan diincar harta bendanya, termasuk orang miskin, pun jika tidak cukup masih harus mengganti dengan pidana penjara dan pidana lainnya

Organisasi yang menolak pengesahan RKUHP bermasalah:

  1. YLBHI
  2. LBH Jakarta
  3. Trend Asia
  4. BEM Kema Unpad
  5. Greenpeace Indonesia
  6. BEM SI Kerakyatan
  7. HRWG
  8. BEM UI
  9. BEM STH Indonesia Jentera
  10. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
  11. Imparsial
  12. KontraS
  13. WALHI
  14. ICEL
  15. PBHI
  16. HuMa
  17. LBH Masyarakat
  18. LBH Pers
  19. Aslam Syah Muda
  20. Bangsa Mahasiswa
  21. YIFoS Indonesia
  22. Transparency International Indonesia
  23. BEM FH UI
  24. Solidaritas Perempuan
  25. AMAN
  26. Amnesty International Indonesia
  27. BEM KM UGM
  28. ICJR
  29. ELSAM
  30. PSHK
  31. Perkumpulan Rumah Cemara
  32. BEM UPNVJ
  33. Konfederasi KASBI
  34. Serikat Mahasiswa Indonesia
  35. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
  36. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
  37. Arus Pelangi
  38. Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman
  39. SGRC Indonesia
  40. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman
  41. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  42. PurpleCode Collective
  43. Pamflet Generasi
  44. Perempuan Mahardhika
  45. Enter Nusantara
  46. LBH Bandung
  47. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
  48. LBH Surabaya
  49. POKJA 30
  50. Gerakan #BersihkanIndonesia
  51. Koalisi Perempuan Indonesia
  52. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
  53. Jaringan Akademisi Gerak Perempuan (JARAK)
  54. DIALOKA
  55. Asia Justice and Rights (AJAR)
  56. LMID
  57. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)
  58. Lingkar Studi Feminis (LSF)
  59. Lingkar Studi Advokat (LSA)
  60. Walhi Jakarta
  61. Space UNJ
  62. BEM FH UPN VJ
  63. LBH Padang
  64. HWDI DKI Jakarta
  65. Suara Pelangi Bogor
  66. Aliansi Persatuan Rakyat Bekasi (PERAK BEKASI)
  67. Amartya
  68. BEM FH Esa Unggul
  69. WALHI Bengkulu
  70. WALHI Kaltim
  71. WALHI Jawa Timur
  72. WALHI Yogyakarta
  73. WALHI NTT
  74. WALHI Jambi
  75. WALHI Papua
  76. WALHI Maluku Utara
  77. WALHI Jawa Tengah
  78. Sentra Gerakan Buruh Nasional
  79. WALHI Sulawesi Tenggara
  80. WALHI Sumatera Selatan
  81. WALHI Jawa Barat
  82. LBH Banda Aceh
  83. LBH Medan
  84. LBH Pekanbaru
  85. LBH Palembang
  86. LBH Padang
  87. LBH Lampung
  88. LBH Bandung
  89. LBH Semarang
  90. LBH Yogyakarta
  91. LBH Surabaya
  92. LBH Bali
  93. LBH kalimantan Barat
  94.  LBH Samarinda
  95. LBH Palangkaraya
  96. LBH Makassar
  97. LBH manado
  98. LBH Papua
  99. Change.org Indonesia
  100. Gerpuan UNJ
  101. LBH APIK Jakarta
  102. Swara
  103. ASEAN SOEGIE Caucus
  104. Savrinadeya Support-Group
  105. BEM FH Unpad
  106. SAFENet
  107. LP3BH Manokwari
  108. WALHI Kalimantan Tengah
  109. WALHI Kepulauan Babel
  110. WALHI Aceh
  111. SKPKC Fransiskan Papua

news-1701

sabung ayam

sabung ayam

judi bola

sv388

sv388

yakinjp

SATGASJITU

SLOT GACOR

SALAMJITU

SATGASJITU

SEMOGAJITU

SALAMJITU

Slot Gacor

SLOT GACOR

https://appleshopuganda.com/

https://kmcmedicare.com/

https://fourapplerealestate.com/

https://jamestown.edu.co/

artikel 88666670491

artikel 88666670492

artikel 88666670493

artikel 88666670494

artikel 88666670495

artikel 88666670496

artikel 88666670497

artikel 88666670498

artikel 88666670499

artikel 88666670500

artikel 88666670501

artikel 88666670502

artikel 88666670503

artikel 88666670504

artikel 88666670505

artikel 88666670506

artikel 88666670507

artikel 88666670508

artikel 88666670509

artikel 88666670510

artikel 88666670511

artikel 88666670512

artikel 88666670513

artikel 88666670514

artikel 88666670515

artikel 88666670516

artikel 88666670517

artikel 88666670518

artikel 88666670519

artikel 88666670520

artikel 88666670521

artikel 88666670522

artikel 88666670523

artikel 88666670524

artikel 88666670525

artikel 88666670526

artikel 88666670527

artikel 88666670528

artikel 88666670529

artikel 88666670530

artikel 88666670531

artikel 88666670532

artikel 88666670533

artikel 88666670534

artikel 88666670535

artikel 88666670536

artikel 88666670537

artikel 88666670538

artikel 88666670539

artikel 88666670540

artikel 186666700031

artikel 186666700032

artikel 186666700033

artikel 186666700034

artikel 186666700035

artikel 186666700036

artikel 186666700037

artikel 186666700038

artikel 186666700039

artikel 186666700040

artikel 186666700041

artikel 186666700042

artikel 186666700043

artikel 186666700044

artikel 186666700045

artikel 186666700046

artikel 186666700047

artikel 186666700048

artikel 186666700049

artikel 186666700050

artikel 186666700051

artikel 186666700052

artikel 186666700053

artikel 186666700054

artikel 186666700055

artikel 186666700056

artikel 186666700057

artikel 186666700058

artikel 186666700059

artikel 186666700060

artikel 186666700061

artikel 186666700062

artikel 186666700063

artikel 186666700064

artikel 186666700065

artikel 186666700066

artikel 186666700067

artikel 186666700068

artikel 186666700069

artikel 186666700070

artikel 186666700071

artikel 186666700072

artikel 186666700073

artikel 186666700074

artikel 186666700075

artikel 186666700076

artikel 186666700077

artikel 186666700078

artikel 186666700079

artikel 186666700080

artikel 186666700081

artikel 186666700082

artikel 186666700083

artikel 186666700084

artikel 186666700085

artikel 186666700086

artikel 186666700087

artikel 186666700088

artikel 186666700089

artikel 186666700090

artikel 786996700181

artikel 786996700182

artikel 786996700183

artikel 786996700184

artikel 786996700185

artikel 786996700186

artikel 786996700187

artikel 786996700188

artikel 786996700189

artikel 786996700190

artikel 786996700191

artikel 786996700192

artikel 786996700193

artikel 786996700194

artikel 786996700195

artikel 786996700196

artikel 786996700197

artikel 786996700198

artikel 786996700199

artikel 786996700200

artikel 786996700201

artikel 786996700202

artikel 786996700203

artikel 786996700204

artikel 786996700205

artikel 786996700206

artikel 786996700207

artikel 786996700208

artikel 786996700209

artikel 786996700210

artikel 786996700211

artikel 786996700212

artikel 786996700213

artikel 786996700214

artikel 786996700215

artikel 786996700216

artikel 786996700217

artikel 786996700218

artikel 786996700219

artikel 786996700220

artikel 786996700221

artikel 786996700222

artikel 786996700223

artikel 786996700224

artikel 786996700225

artikel 786996700226

artikel 786996700227

artikel 786996700228

artikel 786996700229

artikel 786996700230

artikel 786996700231

artikel 786996700232

artikel 786996700233

artikel 786996700234

artikel 786996700235

artikel 786996700236

artikel 786996700237

artikel 786996700238

artikel 786996700239

artikel 786996700240

artikel 786996700241

artikel 786996700242

artikel 786996700243

artikel 786996700244

artikel 786996700245

artikel 786996700246

artikel 786996700247

artikel 786996700248

artikel 786996700249

artikel 786996700250

artikel 786996700251

artikel 786996700252

artikel 786996700253

artikel 786996700254

artikel 786996700255

artikel 786996700256

artikel 786996700257

artikel 786996700258

artikel 786996700259

artikel 786996700260

artikel 786996700261

artikel 786996700262

artikel 786996700263

artikel 786996700264

artikel 786996700265

artikel 786996700266

artikel 786996700267

artikel 786996700268

artikel 786996700269

artikel 786996700270

artikel 786996700271

artikel 786996700272

artikel 786996700273

artikel 786996700274

artikel 786996700275

artikel 186996700231

artikel 186996700232

artikel 186996700233

artikel 186996700234

artikel 186996700235

artikel 186996700236

artikel 186996700237

artikel 186996700238

artikel 186996700239

artikel 186996700240

artikel 186996700241

artikel 186996700242

artikel 186996700243

artikel 186996700244

artikel 186996700245

artikel 186996700246

artikel 186996700247

artikel 186996700248

artikel 186996700249

artikel 186996700250

artikel 186996700251

artikel 186996700252

artikel 186996700253

artikel 186996700254

artikel 186996700255

artikel 186996700256

artikel 186996700257

artikel 186996700258

artikel 186996700259

artikel 186996700260

artikel 186996700261

artikel 186996700262

artikel 186996700263

artikel 186996700264

artikel 186996700265

artikel 186996700266

artikel 186996700267

artikel 186996700268

artikel 186996700269

artikel 186996700270

artikel 186996700271

artikel 186996700272

artikel 186996700273

artikel 186996700274

artikel 186996700275

artikel 186996700276

artikel 186996700277

artikel 186996700278

artikel 186996700279

artikel 186996700280

artikel 186996700281

artikel 186996700282

artikel 186996700283

artikel 186996700284

artikel 186996700285

artikel 186996700286

artikel 186996700287

artikel 186996700288

artikel 186996700289

artikel 186996700290

artikel 186996700291

artikel 186996700292

artikel 186996700293

artikel 186996700294

artikel 186996700295

artikel 186996700296

artikel 186996700297

artikel 186996700298

artikel 186996700299

artikel 186996700300

artikel 186996700301

artikel 186996700302

artikel 186996700303

artikel 186996700304

artikel 186996700305

artikel 186996700306

artikel 186996700307

artikel 186996700308

artikel 186996700309

artikel 186996700310

artikel 186996700311

artikel 186996700312

artikel 186996700313

artikel 186996700314

artikel 186996700315

artikel 186996700316

artikel 186996700317

artikel 186996700318

artikel 186996700319

artikel 186996700320

artikel 186996700321

artikel 186996700322

artikel 186996700323

artikel 186996700324

artikel 186996700325

artikel 186996700326

artikel 186996700327

artikel 186996700328

artikel 186996700329

artikel 186996700330

artikel 888886700281

artikel-888886700282

artikel 888886700282

artikel-888886700283

artikel 888886700283

artikel-888886700284

artikel 888886700284

artikel-888886700285

artikel 888886700285

artikel-888886700286

artikel 888886700286

artikel-888886700287

artikel 888886700287

artikel-888886700288

artikel 888886700288

artikel-888886700289

artikel 888886700289

artikel-888886700290

artikel 888886700290

artikel-888886700291

artikel 888886700291

artikel-888886700292

artikel 888886700292

artikel-888886700293

artikel 888886700293

artikel-888886700294

artikel 888886700294

artikel-888886700295

artikel 888886700295

artikel-888886700296

artikel 888886700296

artikel-888886700297

artikel 888886700297

artikel-888886700298

artikel 888886700298

artikel-888886700299

artikel 888886700299

artikel-888886700300

artikel 888886700300

artikel-888886700301

artikel 888886700301

artikel-888886700302

artikel 888886700302

artikel-888886700303

artikel 888886700303

artikel-888886700304

artikel 888886700304

artikel-888886700305

artikel 888886700305

artikel-888886700306

news-1701